Mayoritas Masyarakat Maluku Mendukung Pendekatan Penyelesaian Konflik ”Dari Bawah”

Dukungan dari masyarakat Maluku seumumnya bahwa pendekatan dari bawah adalah yang paling mujarab menyelesaikan konflik di negeri para raja itu kiranya tak dapat diragukan lagi. Mayoritas masyarakat yakin upaya-upaya apa pun yang berangkat dari masyarakat sendiri akan lebih tepat untuk menyelesaikan konflik. Dukungan dari masyarakat ini semakin kuat jika diingat bahwa sejumlah 41,1% menyatakan optimisme bahwa konflik Maluku dapat diselesaikan. [Lihat tabel 1 dan Tabel 2]

Dukungan ini adalah legitimasi kuat yang menjadi dasar gerakan BakuBae. Pendekatan penyelesaian masalah konflik Maluku dengan pola "dari bawah" sifatnya tidak dapat ditolak. Masyarakat dan rakyat Maluku sendirilah yang menyatakan hal ini. Merekalah yang menjadi sasaran jajak pendapat ini.

Jajak pendapat ini menerapkan pola acak dalam menentukan lokasi-lokasi sasaran, dengan struktur prioritas lokasi yang tinggi tingkat korelasinya dengan masalah konflik, kekerasan, dan keamanan (acak berstruktur).

Preferensi dari masyarakat di bawah, yang paling "dikorbankan", menjadi sangat bermakna, ditilik dari segi penyelenggaraan kehidupan bersama, apalagi jika itu berkait dengan nyawa dan hajat hidup orang banyak. Jika tidak untuk rakyat dan masyarakat itu sendiri, untuk apa semua penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat ini dilangsungkan.

Pesan kuat "dari bawah" ini hendaknya dicamkan oleh siapa pun yang berada "di atas mewakili" masyarakat, baik kalangan politisi di lembaga-lembaga perwakilan rakyat, kalangan birokrasi di pemerintahan, pusat maupun daerah, tapi juga terutama adalah para aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, yang secara khusus sebenarnya diberikan mandat oleh masyarakat untuk memegang alat-alat kekerasan.

Sementara itu yang mendukung model pendekatan “dari atas”, bahwa hanya kalangan elit politik dan elit tentara yang dapat menyelesaikan masalah Maluku, tentu juga tak dapat diabaikan. Peranan mereka penting agar penyelesaian konflik jauh lebih cepat lagi diselenggarakan. Jumlah pendukungnya mencapai 22,5%.

Pendekatan dari bawah ala penyelesaian tranformasi konflik BakuBae memang masih terus terabaikan sampai sekarang. Pendekatan ini telah lama diupayakan namun pamor preferensi model Malino menjadi jauh lebih dominan sejak 2002 ini. Tentu komunikasi awal sudah ada di antara model Malino dan model BakuBae, namun pilihan-pilihan dari masing-masing pihak masih perlu dipertemukan lebih lanjut di mana persisnya titik-titik temu di antara kedua model pendekatan ini.

Idealnya, kedua pendekatan ini bertemu dan menegaskan penekanan masing-masing bidang penyelesaian konflik dan bidang-bidang interseksi di antara keduanya, sehingga dapat berjalan bersama-sama dan ditanggung bersama-sama. Yang dapat ditawarkan tentu saja tetap pada permasalahan krusial yang berkaitan dengan mengutamakan mereka yang paling jadi korban dari kekacauan Maluku: mengutamakan penyelesaian masalah pengungsi, memulai proses politik yang asli dengan mengutamakan mereka yang selama ini telah dihancurkan seperti struktur mekanisme tradisional, menata masalah keamanan di kawasan rawan.

Membaca hasil jajak pendapat ini dapat mengguncangkan kesadaran kita. Bagaimana pun kita harus belajar dari apa yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Sebab, kenyataan yang sesungguhnya terkadang terasa sangat pahit. Namun, justru dengan cara menghadapinya secara langsung, secara jujur, harapan yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah Maluku dapat direalisasikan. Sekali lagi, sebanyak 41,1% masih tetap percaya bahwa konflik Maluku dapat diselesaikan. Ini adalah dukungan nyata bagi kita semua.

Perlu perubahan mendasar untuk tentara dan polisi

Lebih dari separuh masyarakat Maluku (50,2%) berpendapat bahwa aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, selama ini telah bertindak “tidak profesional”. Memang, sebanyak 23,9% berpendapat aparat keamanan telah “bertindak objektif, adil dan tak memihak.” Tapi sampai toh masyarakat tak dapat ditipu. Dalam gambaran masyarakat, tugas aparat keamanan adalah menjaga keamanan, tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Ini yang sungguh mengecewakan. Sejumlah 24,4% berpendapat mereka “bertindak berat sebelah dan memihak”. Dan yang lebih parah lagi, sebanyak 25,8% bersikap aparat keamanan telah “bertindak melebihi batas dan memperkeruh situasi”. [Lihat Tabel 4]

Menurut sumber-sumber terpercaya memang telah ada perbaikan mutu kerja tentara dan polisi. Seperti polisi di Ambon, misalnya, sudah menjalin komunikasi di antara mereka yang Muslim dan yang Kristen. Namun sebenarnya ketersurukan aparat keamanan sudah parah, jika tentara dan polisi, yang seharusnya “tegak tak memihak”, malah terseret oleh “kelekatan tak teratur dalam beragama”. Kita sunguh-sungguh malu. Belum lagi masih tak jarang terjadi pertikaian dan persaingan, melibatkan bentrok bersenjata, di antara kakak beradik, tentara dan polisi. Di antara persaingan keduanya, kalangan sipil hendaknya mengambil sikap sungguh-sungguh kritis. Reformasi setengah-setengah atau jika malah hanya tambal sulam pasti tak gunanya untuk kebaikan seluruh Indonesia, tak terkecuali Maluku.

Berkaca dari praktek kinerja dan pengalaman cara bertindak tentara dan polisi di lapangan, jangan sampai ada di antara siapa pun di Indonesia ini yang meragukan bahwa aparat keamanan yang kita biayai hidup dan kerjanya itu, perlu merombak total visi, doktrin, pendekatan, skills, dan etika profesi mereka menuju pelurusan sepenuhnya.

Dari segi visi, tentara dan polisi bukanlah “centeng”; dari segi ajaran, “saptamarga”, misalnya, perlu dikaji ulang; dari segi pendekatan, kemampuan mereka di lapangan perlu digembleng lagi; dari segi etika, universalitas kode etik tentara dan polisi perlu disusun ulang demi martabat jabatan mereka.

Wewenang menggunakan alat-alat kekerasan tetap ada di tangan tentara dan polisi. Jika alat-alat itu sendiri dipegang oleh mereka yang sedang berada dalam krisis mendasar dalam identitas, maka wewenang itu sulit dipertahankan integritasnya (abuse of power).

Alasan bahwa "tak ada atau kurang ada koordinasi di antara mereka", ketika terjadi bentrok atau pertikaian (bersenjata), juga sulit diterima oleh akal sehat. Yang lebih jujur adalah bahwa konflik di antara tentara dan polisi dan di dalam tubuh masing-masing lembaga haruslah dilerai secepatnya. Tentara dan polisi sebagai anak-anak bangsa yang dicintai rakyat dan masyarakat haruslah kembali kepada rasa hormat diri dan rasa percaya diri secara jujur.

Negara Telah Gagal Menjalankan Tugas

Sikap masyarakat terhadap penerapan kebijakan “darurat”, baik yang sekarang ini disebut “sipil” atau pun “militer”, jelas sekali mengarah pada kesimpulan bahwa sebenarnya negara, dalam representasi mereka di pusat maupun di daerah, telah gagal menjalankan tugas. Memang kenyataan ini pahit sekali untuk diterima. Tapi itulah kenyataan. [Lihat Tabel 3]

Yang menyatakan “tidak tahu” tentang kebijakan darurat (27,8%) tidak memberikan efek perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan yang menyatakan “dicabut” (22,5%). Malah penegasan “tidak tahu (-menahu)” dapat ditafsir secara wajar sebagai suatu bentuk “pengingkaran” atau “penyangkalan” terhadap pahitnya kenyataan di Maluku. Dengan demikian, jika digabungkan, jumlah yang menolak lebih dari 50%. [Lihat Tabel 4]

Perlu diingat pula, adanya rasa takut yang mencekam, terutama dalam masa konflik dan bentrok, sangat mempengaruhi cara orang menilai kehadiran aparat keamanan di lapangan. Hampir-hampir sulit dibedakan apakah mereka menjaga keamanan atau justru menimbulkan kekacauan dan kekerasan. Apalagi, kebijakan darurat sipil yang sangat diwarnai tarik-ulur kekuatan bersenjatan juga semakin membingungkan masyarakat. Sulit membantah adanya perselisihan pertikaian antara birokrasi, tentara dan polisi. Sementara kebijakan darurat sipil juga tak pernah “disosialisasikan”. Di antara responden, banyak yang mengaku tak tahu apa gerangan itu “darurat sipil”.

Dengan demikian secara paralel dapat dikatakan bahwa hampir 75% menyatakan keterlibatan militer tidak akan (pernah) dapat menyelesaikan konflik Maluku. Hal ini juga sejajar dengan penilaian masyarakat Maluku (78,4%) bahwa langkah pemerintah belum efektif dalam menyelesaikan konflik. (Bdk Tabel 9]

Konflik laten harus ditanggapi

dengan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

Melihat persepsi dari masing-masing komunitas dapat ditarik suatu simpul awal bahwa kondisi konflik Maluku bersifat “laten”. Artinya, banyak hal yang terkandung di balik pemahaman masing-masing kelompok mengacu pada kurangnya komunikasi terbuka yang mengarah pada penyelesaian perselisihan pendapat. Karena tak ada komunikasi secukupnya, konflik tertekan masuk ke dalam ruang lingkup bawah sadar masyarakat. Akibatnya, kerentanan dapat berubah menjadi sikap sensitif. Sering dikatakan keadaan masyarakat bagaikan “bersumbu pendek”.

Tampak kuat terjadinya tarik ulur konflik persepsi tentang apakah sebenarnya yang melatarbelakangi konflik Maluku di antara kedua komunitas. Komunitas Kristen berkutat pada konflik elit politik (73,3%), sementara divergensi pandangan di komunitas Muslim beragama (konflik agama, 17,8%; konflik elit politik 11,6%; dilatarbelakangi RMS 34,2%; konflik campuran 29,8%). Lihat Tabel 6. Kiranya keadaan laten konflik ini merekomendasikan perlunya dialog-dialog panjang terprogram yang berdimensi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah syarat utama ketika nilai-nilai dasar kehidupan bersama diragukan oleh semua pihak. Rekomendasi ini penting karena dengan program-program sejenis ini masyarakat semakin meningkat daya tahan dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pola kerja advokasi masyarakat saja tidak lagi cukup. Sebelum daya tahan dan ketidakrentanan belum tercapai, kiranya negosiasi yang seimbang tak akan dapat dicapai dengan rasa kebanggaan dalam diri masyarakat.

Masyarakat Maluku sekarang lebih memiliki daya tahan,

tapi perempuan jauh lebih menderita ...

Jika dilihat perbandingan antara hasil jajak pendapat yang dilakukan menjelang akhir tahun 2000 dibandingkan dua tahun kemudian 2002 [lihat Tabel 8], terdapat perubahan apa yang dirasakan masyarakat. Perasaan masyarakat berubah. Perubahan itu kiranya cukup bermakna. Dapat jadi sekarang masyarakat sudah lebih kurang rentan dibandingkan sebelumnya ketika bentrok antarkampung mudah terjadi di Maluku. Ini adalah perkembangan kesadaran masyarakat sipil yang berarti sehingga dapat diharapkan jadi tumpuan terus maju menempuh jalan penguatan sendiri, perdamaian dan demokrasi. Namun, "perkembangan" ini masih belum berarti apa-apa jika ditilik "volume" dari penderitaan masyarakat itu sendiri. Penyembuhan luka batin pasti tidak sebentar dan harus sabar.

Benar, perasaan putus asa, takut dan kecewa sedikit berkurang. Dari 67,8% jadi 42,9%. Namun jika ditilik, perbedaan antara perempuan (52%) dan laki-laki (36,5%), kiranya perempuan jauh lebih menderita dan menahan derita itu: putus asa, takut, kecewa. Angka 52% sangat tinggi maknanya, sehingga dapat dipastikan setidaknya lebih dari seperempat penduduk dan masyarakat Maluku (spesifik perempuan) ada dalam kondisi stress dan sangat tertekan. [Lihat Tabel 7]

Sementara rasa dendam, benci dan marah, namun sekaligus tak mampu berbuat apa-apa meningkat tak sedikit, dari 1,5% jadi 30,1%. Namun perasaan ini kiranya masuk ke dalam alam bawah sadar ketika banyak orang mengalami trauma psikologis tapi sekaligus sudah tak lagi menemukan makna pada tingkat tindakan. Sementara mereka yang merasa “gembira dan senang” [sampai sejauh "tersalurkan"] karena kerusuhan ini jauh sangat berkurang.

Dari data ini tampak bahwa rekomendasi melakukan pertemuan-pertemuan antarkelompok terbuka yang berdimensi trauma counselling sangatlah penting dan harus terus-menerus dilakukan. Sosialisasi rekonsiliasi juga harus dilakukan secara bersama, tak bisa terpisah-pisah. Luka-luka batin tentu tak akan dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Butuh waktu, butuh kemauan dan rasa ikhlas. Butuh bantuan yang sifatnya individual dan terutama yang bersifat sosial, sebab peristiwa kehancuran Maluku sifatnya hampir menyeluruh, dan beracu pada dimensi politik yang sifatnya lokal maupun nasional dan internasional.***

Mengenang ...

Mengenang alm. Hasyim Sanaki, seorang pengumpul data polling pertama (Oktober 2000). Ia tewas tertembak ketika menjalankan tugas di perairan dari negeri Tulehu di p. Ambon menuju ke p. Saparua.

Jajak pendapat ini dilaksanakan berkat kerjasama jaringan kerja gerakan moral penyelesaian konflik Maluku "BakuBae" di Ambon dan di Jakarta, Maret dan April 2002. Jumlah responden yang disasar dan terkumpul berjumlah sebanyak 1.400. Responden ditentukan sejumlah 20 orang untuk setiap lokasi sasaran. Penentuan lokasi (baik negeri maupun lokalitas di kota Ambon) ditentukan secara acak berstruktur sejauh berkaitan langsung dengan konflik dan kejadian-kejadian kekerasan yang telah menimbulkan ribuan korban meninggal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi masing-masing responden secara langsung yang berada di sebanyak 70 lokasi yang tercantum dalam peta yang tertera pada terbitan ini [lihat halaman depan].

Seluruh kertas jawaban responden dapat diakses secara publik demi kemungkinan tafsir-tafsir lain dan pemeriksaan keaslian data. Data dalam bentuk file SPSS [.sav, 128KB] dapat diperoleh dengan cara mengirimkan surat resmi kepada Partnership BakuBae dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI], Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, telpon: 021-314-5518; fax: 021-330-140.

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

]

Tabel 6

Tabel 7

Tabel 8

Apa yang Anda rasakan selama kerusuhan dan konflik ini?	Hasil Polling November 2000	Hasil Polling Maret-April 2002
Putus asa, takut, kecewa	67.8	42.9
Dendam, benci, marah	1.51	30.1
Biasa saja, wajar	6.7	19.8
Gembira, senang	17.42	0.6
Lain-lain	6.57	5.6

Tabel 9